Baru saja melihat sebuah posting yang bilang token tata kelola itu seperti “beli tiket untuk masuk”, dan ada benarnya juga. Waktu saya baru masuk ke dunia kripto dulu, saya selalu merasa tata kelola berarti tiap pemegang token punya jumlah suara yang setara, jadi pihak proyek harus mendengar komunitas. Sekarang kalau dilihat lagi, ternyata terlalu naif.

Pemenangnya tetap segelintir whale dan institusi; mayoritas token yang dimiliki investor ritel cuma diparkir atau langsung didelegasikan. Delegasi voting di permukaan terlihat seperti “menyerahkan kekuasaan kepada orang yang profesional”, tetapi ternyata “orang profesional” ini bisa jadi satu kubu dengan tim, atau bahkan hanya segelintir whale yang bergiliran mengendalikan permainan. Suaramu yang kamu lempar itu, bedanya apa dengan suaramu sendiri? Yang lolos pada akhirnya—proposal yang disetujui—tetap menguntungkan mereka.

Belakangan ini, musim airdrop platform tugas yang anti-sybil, dengan sistem poin bikin pemburu reward (freeloader) bekerja seperti lembur, juga logikanya mirip—sumber daya terkonsentrasi di tangan sedikit orang, sedangkan orang biasa ingin “bersuara” lewat “jumlah suara” jadi sulit. Masalah paling inti dari token tata kelola: ia benar-benar mengatur siapa? Mengatur para ritel, atau mengatur proyek itu sendiri? Saya makin merasa ini lebih mirip “bukti hak untuk memilih”, bukan “bukti hak untuk mengambil keputusan”. Kuasa bicara yang nyata cuma ada di tangan segelintir pemilik modal besar.

Sudahlah, cukup segini dulu. Pokoknya saya tidak akan menimbun token tata kelola hanya demi hak suara, kecuali token itu masih bisa bagi sedikit fee atau semacamnya.